Berdasarkan penyampaian tersebut, Romy (panggilan akrab Sekretaris Fraksi PPP Romahurmuzy, red) menyimpulkan 3 hal dalam kontrak koalisi yang baru, yakni soal peresmian tertulis soal keberadaan Setgab, reorganisasi Setgab, serta adanya reward and punishment dalam koalisi.

Dikatakan, dalam kontrak koalisi yang lama, jabatan ketua harian dan sekretaris Setgab dijabat secara permanen. Tapi dalam kontrak baru, ketua harian dipegang secara kolektif dan prakteknya dilakukan secara bergiliran.

‘’Saya memaknai sebagai langkah untuk mendinamisasi setgab, memeratakan kesempatan, dan mengurangi dominasi komunikasi yg selama ini lebih banyak dijalankan oleh Demokrat dengan Golkar atau antara SBY dengan Ical,’’ katanya.

Selain itu juga untuk meneguhkan komitmen seluruh anggota Setgab koalisi parpol terhadap keputusan yang sudah diambil bersama dalam forum Setgab. ‘’Dengan seluruh ketua umum parpol anggota setgab mendapatkan kesempatan yang sama duduk sebagai ketua harian, maka komitmen terhadap seluruh kesepakatan, tentunya akan dijalankan secara lebih mengikat di parlemen, ketimbang masa sebelumnya,’’ katanya.

Wakil Sekjen PPP itu juga menyebutkan, reward and punishment dibutuhkan untuk mengawal keputusan bersama yang sudah disepakati dalam forum setgab. Menurutnya, reward memang tidak terlalu menjadi tekanan dalam kontrak baru, namun punishment perlu lebih ditekankan, antara lain dlm bentuk adanya "hak evaluasi" SBY terhadap keberadaan utusan parpol koalisi di KIB II. (San)